13 Juni 2013

PKS mengaku didepak SBY



Yudhoyono siap terima risiko politik dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
PRESIDEN Susilo Bam bang Yudhoyono a khirnya mengambil sikap soal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mbalelo karena menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Yudhoyono mendepak partai yang kini bermoto `Cinta, Kerja, dan Harmoni' itu dari koalisi.
“Pihak istana sudah memberitahukan kepada kita bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau istilahnya setgab (sekretariat gabungan),“ kata Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah di Jakarta, kemarin.

Fahri menambahkan, kabar dikeluarkannya PKS diketahui pekan lalu dari seorang menteri asal partai tersebut. Saat itu disebutkan utusan SBY bakal memberikan surat terkait dengan hal tersebut. “Hingga Senin (10/6) malam surat itu belum kami terima. Kami juga menunggu keputus an dari setgab. Jadi, itulah sebabnya kami mengerti (mengapa PKS tak diundang rapat setgab) dan kami tidak tahu ada agenda itu,“ ujarnya. Meski demikian, PKS masih menanti surat talak dari SBY perihal pemecatan tersebut. “Supaya ini tidak hanya menjadi obrolan informal di ruang publik. Ini kan urusan bernegara, ya. Meskipun kita tidak mengenal koalisi dan oposisi dalam presidensialisme, tetap saja kita harus memutuskan dengan surat,“ tukasnya.


Sinyal PKS sudah tidak dalam satu perahu koalisi terlihat dari sidang kabinet yang membahas penaikan harga BBM di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Tiga menteri asal PKS absen, yakni Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Padahal, Tifatul ialah sekretaris tim sosialisasi penaikan harga BBM.

Sebelumnya, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemerik saan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012, keti ka seluruh men teri hadir, tiga menteri PKS juga tidak nongol. Begitu pula dalam rapat setgab yang langsung dipimpin Presiden di Jakarta Convention Centre, Selasa (11/6) malam.

Risiko politik Dalam pernyataannya seusai sidang kabinet, Yudhoyono banyak menyindir PKS. Ia me ngakui kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi banyak mendapatkan penolakan, termasuk dari salah satu institusi politik. “Saya berharap jangan terlalu mudah mengklaim bahwa mereka mencintai rakyat. Kami semua mencintai rakyat,“ cetusnya. Namun, Presiden menyatakan pantang mundur. “Risiko politik saya ambil karena kalau kita biarkan, ekonomi kita memburuk. Kedua, saya tidak ingin membebani pemerintah yang akan datang,“ tukasnya.

Meski Yudhoyono menyindir, PKS bergeming. “Kami akan konsisten untuk menolak penaikan harga BBM,“ tegas Pre siden PKS Anis Matta di Bandung, Jawa Barat. Di sisi lain, kendati sikap DPP PKS sudah final, Menteri Tifatul Sembiring tidak patah semangat. Ia menjelaskan alasan pemerintah menaikkan harga BBM di rapat dewan pimpinan tinggi partai di Lembang, Jawa Barat, tadi malam. Pada bagian lain, demonstrasi menolak penaikan harga BBM marak. Di Bundaran HI Jakarta, sejumlah kader PKS berunjuk rasa menolak rencana tersebut. (Tim/X-5)



Sumber: mediaindonesia.com

0 komentar:

Posting Komentar