Hak Anggota DPRD Kab/Kota

UU no. 27 tahun 2009

Bagian Kelima

Hak DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 349

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

a. interpelasi;

b. angket; dan

c. menyatakan pendapat.

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk

meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai

kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan

strategis serta berdampak luas pada kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan

penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah

kabupaten/kota yang penting dan strategis serta

berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah,

dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk

menyatakan pendapat terhadap kebijakan

bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang

terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi

penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan

hak interpelasi dan hak angket

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Hak DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Hak Interpelasi

Pasal 357

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349

ayat (1) huruf a diusulkan oleh:

a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD

kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk

DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua

puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;

b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD

kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk

DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas

35 (tiga puluh lima) orang.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak

interpelasi DPRD kabupaten/kota apabila mendapat

persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota

yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah

anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil

dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari

jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.

Pasal 358

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak

interpelasi diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota

tentang tata tertib.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 359

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349

ayat (1) huruf b diusulkan oleh:

a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD

kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk

DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua

puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;

b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD

kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk

DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas

35 (tiga puluh lima) orang.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak

angket DPRD kabupaten/kota apabila mendapat

persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota

yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat)

dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan

diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya

2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD

kabupaten/kota yang hadir.

Pasal 360

(1) DPRD kabupaten/kota memutuskan menerima atau

menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 359 ayat (1).

(2) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak

angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD

kabupaten/kota membentuk panitia angket yang terdiri

atas semua unsur fraksi DPRD kabupaten/kota dengan

keputusan DPRD kabupaten/kota.

(3) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menolak usul hak

angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul

tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 361

(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360

ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 349 ayat (3), dapat memanggil

pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau

warga masyarakat di kabupaten/kota yang dianggap

mengetahui atau patut mengetahui masalah yang

diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk

meminta menunjukkan surat atau dokumen yang

berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau

warga masyarakat di kabupaten/kota yang dipanggil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi

panggilan DPRD kabupaten/kota kecuali ada alasan yang

sah menurut peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan

hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota telah

dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak

memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), DPRD kabupaten/kota dapat memanggil secara

paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 362

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada

rapat paripurna DPRD kabupaten/kota paling lama 60 (enam

puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Pasal 363

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak

angket diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota

tentang tata tertib.